Kepala Intelijen Korsel Ditangkap Terkait Kasus Darurat Militer

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Senin , 16 Dec 2024 - 08:05

Momen saat darurat militer yang sempat diumumkan di Korsel.//Foto:dok/net.--

kepala intelijen korsel ditangkap terkait kasus darurat militer                            radarlambar.bacakoran.co - sejumlah pejabat tinggi korea selatan kini berada dalam sorotan publik menyusul penyelidikan intensif atas keputusan kontroversial darurat militer yang sempat diberlakukan baru-baru ini. kepala komando intelijen pertahanan korea selatan, mayjen moon sang-ho, menjadi salah satu tokoh yang ditangkap pada minggu 15 desember 2024 kemarin, bersama mantan pejabat intelijen lainnya, noh sang-won.
 
menurut laporan dari yonhap news agency, penangkapan ini terjadi di tengah penyelidikan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengerahan pasukan ke kantor komisi pemilihan umum nasional di gwacheon, wilayah yang terletak tepat di selatan ibu kota seoul. langkah ini dilakukan hanya beberapa menit setelah presiden yoon suk yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer secara mendadak pada 3 desember lalu.
 
dugaan penyalahgunaan wewenang
mayjen moon dituduh telah mengerahkan pasukan dengan cepat, yang mengindikasikan bahwa ia mungkin telah mengetahui rencana darurat militer sebelumnya. dugaan ini memunculkan kecurigaan bahwa moon tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi yang direncanakan secara tertutup.
 
sementara itu, noh sang-won, mantan kepala komando intelijen pertahanan, diduga berperan penting dalam mendukung langkah presiden yoon. ia dicurigai terlibat dalam penyusunan dekrit darurat militer, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat militer aktif.
 
kaitan dengan tokoh lain
noh juga diyakini memiliki hubungan erat dengan mantan menteri pertahanan kim yong-hyun. laporan menyebutkan bahwa keduanya diduga sempat berdiskusi mengenai langkah-langkah lanjutan setelah darurat militer dicabut. dugaan keterlibatan ini memperkuat spekulasi bahwa dekrit tersebut telah direncanakan dengan matang, melibatkan beberapa tokoh sipil dan militer.
 
respons dari partai oposisi
partai demokrat, sebagai oposisi utama, menilai langkah darurat militer ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. mereka menyebutkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya mengancam kebebasan warga sipil, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam sejarah politik korea selatan.
 
tahap penyidikan
saat ini, pihak kepolisian memiliki waktu 48 jam untuk menahan dan menginterogasi kedua tersangka. jika dalam batas waktu tersebut tidak ada surat perintah resmi yang diterbitkan atau pengadilan menolak permohonan penahanan lebih lanjut, maka moon dan noh harus dibebaskan.
 
kasus ini menjadi perhatian luas di korea selatan, tidak hanya karena melibatkan tokoh-tokoh penting, tetapi juga karena dampaknya terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan presiden yoon suk yeol.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Senin, 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan