Pelantikan Kepala Daerah Diundur ke Maret 2025, Akan Diatur dalam Perpres

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Senin , 06 Jan 2025 - 11:05

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.//Foto:dok/net.--

pelantikan kepala daerah diundur ke maret 2025, akan diatur dalam perpres                            radarlambar.bacakoran.co - jadwal pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 resmi diundur dari februari ke maret 2025. ketua komisi ii dpr ri, rifqinizamy karsayuda, mengungkapkan bahwa keputusan ini menunggu penyelesaian seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) di mahkamah konstitusi (mk) pada 13 maret 2025. rifqinizamy menjelaskan, pelantikan serentak hanya dapat dilakukan setelah mk menerbitkan surat pernyataan terkait status sengketa.
 
rifqinizamy dalam keterangannya kamis 2 januari 2025 lalu mengatakan, mk baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati terpilih setelah phpu selesai di mk.
 
alasan pengunduran jadwal
 
menurut rifqinizamy, meskipun terdapat kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di mk, pelantikan tetap harus menunggu penyelesaian seluruh perkara guna menjaga prinsip pelaksanaan pilkada serentak. karena itulah prinsip dasar pilkada serentak. yang tidak bersengketa pun harus menunggu selesainya proses di mk.
 
pengunduran jadwal pelantikan ini nantinya akan ditetapkan melalui peraturan presiden (perpres) yang baru, menggantikan aturan sebelumnya dalam peraturan presiden nomor 80 tahun 2024. hingga saat ini, belum ada tanggal pasti pelantikan yang ditetapkan.
 
jadwal sidang sengketa di mk
 
sidang perdana untuk sengketa pilkada 2024 di mk akan dimulai pada 8 januari 2025. prosesnya mencakup pemeriksaan pendahuluan, sidang lanjutan, hingga pengambilan keputusan yang dijadwalkan selesai pada 13 maret 2025. berikut ini adalah skema rencana jadwalnya:
 
pemeriksaan pendahuluan: mulai 8 januari 2025.
 
putusan awal: dijadwalkan pada 11–13 februari 2025.
 
sidang lanjutan: 14–28 februari 2025.
 
rapat permusyawaratan hakim (rph): 3–6 maret 2025.
 
pengucapan putusan akhir: 7–11 maret 2025.
 
pertimbangan pelantikan dua tahap
 
wakil menteri dalam negeri, bima arya sugiarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan opsi pelantikan dalam dua tahap. tahap pertama untuk kepala daerah yang tidak terlibat sengketa atau kasusnya telah selesai lebih awal, sedangkan tahap kedua untuk yang masih dalam proses sengketa di mk.
 
bima arya di surabaya kamis 19 desember 2024 silam mengatakan bahwa prinsipnya pilkada serentak harus disesuaikan agar masa pemerintahan sama. namun, mungkin akan dibagi menjadi dua tahap karena tidak mungkin menunggu semua perkara selesai.
 
pernyataan menteri dalam negeri
 
sebelumnya, menteri dalam negeri tito karnavian sempat menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah kemungkinan dilaksanakan pada akhir januari 2025. hal ini berdasarkan simulasi awal yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (kpu) dan kemendagri. namun, dengan perkembangan terbaru dari mk, jadwal tersebut harus disesuaikan.
 
karena itu, pihaknya sudah melakukan simulasi awal, tapi pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan di mk, karena semua proses harus serentak.
 
pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024 ke maret 2025 dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum selesai dengan baik. pemerintah berupaya menjaga prinsip keserentakan pelaksanaan pilkada guna memastikan masa pemerintahan yang seragam di seluruh daerah. keputusan final mengenai pelantikan ini akan dituangkan dalam peraturan presiden yang baru.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan