Trump Pecat 12 Pengawas Internal Pemerintah, Apa yang Terjadi?

Radarlambar.Bacakoran.co - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru saja memecat sejumlah pengawas internal pemerintah dalam jumlah besar. Pada Jumat 24 Januari malam waktu setempat, setidaknya 12 inspektur jenderal dari berbagai lembaga federal diberhentikan. Pemecatan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Trump dilantik untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS.

Menurut laporan yang dirilis oleh kantor berita AFP dan The Washington Post, para inspektur jenderal tersebut diberitahukan tentang pemecatan mereka melalui email yang dikirimkan oleh Direktur Personalia Gedung Putih. Para pengawas yang dipecat berasal dari berbagai lembaga pemerintah, termasuk Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Energi, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), dan Administrasi Jaminan Sosial (SSA).

Para inspektur jenderal memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah. Mereka bertugas untuk mendeteksi potensi penipuan, pemborosan anggaran, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai pemerintah. Mereka juga melakukan audit terhadap kontrak, keuangan, dan memantau pelanggaran hukum dan standar etika di dalam pemerintahan.

Salah satu inspektur jenderal yang dipecat menyebutkan bahwa pemecatan massal ini adalah langkah yang merusak sistem pengawasan yang ada. "Ini adalah pembantaian yang meluas," ujar sumber yang tidak disebutkan namanya, yang menambahkan bahwa penggantinya kemungkinan besar akan dipilih berdasarkan kesetiaan kepada Trump, bukan berdasarkan integritas profesional.

Sebagian besar inspektur jenderal yang diberhentikan sebelumnya telah diangkat selama masa jabatan pertama Trump. Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts menanggapi peristiwa ini dengan kecaman keras, menyebutnya sebagai “pembersihan tengah malam.” Menurut Warren, peran inspektur jenderal sangat vital dalam menghindari pemborosan dan korupsi di pemerintahan. "Presiden Trump sedang merusak pengawasan terhadap kekuasaannya sendiri, membuka jalan bagi kemungkinan korupsi yang lebih besar," ujar Warren melalui media sosial.

Sebagai tambahan, pada hari Selasa sebelumnya, Trump telah mengumumkan rencananya untuk memberhentikan sekitar 1.000 pejabat yang dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintahannya. Langkah ini mengiringi serangkaian keputusan eksekutif yang mengubah kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk imigrasi, kewarganegaraan, gender, keberagaman, dan perubahan iklim. Beberapa kebijakan tersebut kini tengah menghadapi gugatan hukum.

Dengan pemecatan ini, banyak pihak yang mulai mempertanyakan masa depan pengawasan independen di pemerintahan AS, yang dianggap krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.(*)