Pengaruh Efisiensi Anggaran Pemerintah yang Mulai Terasa

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Kamis , 20 Feb 2025 - 14:39

ILUSTRASI: Efisiensi Anggaran-freepik.com-

pengaruh efisiensi anggaran pemerintah yang mulai terasa                            radarlambar.bacakoran.co - presiden prabowo subianto baru saja menandatangani instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025, yang berfokus pada efisiensi anggaran negara. 
dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan sebesar rp 306,69 triliun. 
untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa kementerian dan lembaga mengalami pemotongan anggaran.
beberapa instansi yang terdampak kebijakan efisiensi ini antara lain kementerian pertahanan, mahkamah agung, kejaksaan agung, kepolisian, hingga komisi pemberantasan korupsi (kpk).
 
dampak awal efisiensi anggaran
salah satu dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah pemecatan tenaga honorer di sektor transportasi. 
di jember, jawa timur, 16 penjaga palang pintu kereta api yang sebelumnya bekerja dengan status honorer terpaksa dirumahkan akibat kekurangan dana untuk menggaji mereka. 
pemutusan kontrak ini terjadi setelah kebijakan yang dikeluarkan pada 3 februari 2025, yang mengarah pada pengurangan alokasi anggaran daerah.
kepala dinas perhubungan kabupaten jember, agus wijaya, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah rapat yang dipimpin oleh sekretaris daerah, mengingat anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melanjutkan kontrak para tenaga honorer.
anggota dprd kabupaten jember, david handoko seto, menambahkan bahwa selain penjaga palang pintu kereta api, sejumlah tenaga non-asn di berbagai sektor juga berpotensi terkena dampak kebijakan baru ini.
 
keterangan dari menteri keuangan
namun, menteri keuangan sri mulyani indarwati memastikan bahwa pemutusan hubungan kerja di kementerian atau lembaga akibat efisiensi anggaran tidak akan terjadi pada tenaga honorer. 
pihaknya menjamin bahwa langkah efisiensi anggaran ini tidak akan memengaruhi status dan kesejahteraan tenaga honorer di kementerian dan lembaga.
sri mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memantau langkah yang diambil oleh masing-masing kementerian dan lembaga, agar efisiensi anggaran tidak mengganggu pembayaran gaji bagi tenaga honorer.
 
dampak pada lembaga penyiaran dan pemda
selain di sektor transportasi, beberapa lembaga penyiaran seperti tvri dan rri juga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja akibat pengurangan anggaran. 
namun, setelah melakukan klarifikasi, kedua lembaga tersebut akhirnya memutuskan untuk mempekerjakan kembali beberapa karyawan yang sebelumnya diberhentikan.
di sisi lain, komisi pemilihan umum (kpu) kota surakarta juga merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini. 
mereka terpaksa mengembalikan enam unit kendaraan operasional yang sebelumnya disewa untuk keperluan dinas sehari-hari. 
meskipun demikian, ketua kpu kota surakarta, yustinus arya artheswara, memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga tetap berjalan dengan lancar meskipun mobil sewa dikembalikan.
 
proses efisiensi yang berlanjut
presiden prabowo diperkirakan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dengan dua tahap lagi. 
tahap pertama mencakup peninjauan anggaran dari tahun sebelumnya, sedangkan tahap kedua adalah pelaksanaan arahan inpres 1 tahun 2025. 
putaran ketiga dari efisiensi anggaran ini akan melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara (bumn). (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan