Informasi Gaji dan Tunjangan Kepala serta Wakil Kepala Daerah untuk Periode 2025-2030

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Sabtu , 22 Feb 2025 - 16:09

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2025-2030 Mendapatkan Gaji dan Tunjangan-Foto presidenri.go.id-

informasi gaji dan tunjangan kepala serta wakil kepala daerah untuk periode 2025-2030                            radarlambar.bacakoran.co - sebanyak 961 pejabat daerah, yang terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, dilantik secara serentak di istana kepresidenan oleh presiden prabowo subianto pada kamis (20/2/2025).           
para pejabat yang baru dilantik tersebut akan mengikuti acara retret yang diadakan oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) di akademi militer magelang provinsi jawa tengah, mulai tanggal 21 hingga 28 februari 2025.
 
gaji kepala daerah
berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 59 tahun 2000 yang mengatur gaji pokok kepala daerah, pejabat daerah menerima jumlah gaji yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan masing-masing. gaji pokok untuk kepala daerah adalah sebagai berikut:
- gubernur: rp 3.000.000
- wakil gubernur: rp 2.400.000
- bupati: rp 2.100.000
- wakil bupati: rp 1.800.000
- wali kota: rp 2.100.000
- wakil wali kota: rp 1.800.000
 
tunjangan yang akan diterima kepala daerah
selain gaji pokok, para kepala daerah juga berhak menerima tunjangan jabatan yang lebih besar dibandingkan gaji mereka. tunjangan tersebut ditetapkan dalam keputusan presiden (keppres) nomor 68 tahun 2001 dan bertujuan untuk mendukung kinerja pejabat daerah. berikut adalah rincian tunjangan jabatan yang diterima oleh kepala daerah:
- tunjangan gubernur: rp 5.400.000
- tunjangan wakil gubernur: rp 4.320.000
- tunjangan bupati: rp 3.780.000
- tunjangan wakil bupati: rp 3.240.000
- tunjangan wali kota: rp 3.780.000
- tunjangan wakil wali kota: rp 3.240.000
- fasilitas dan biaya operasional kepala daerah
selain gaji dan tunjangan, para pejabat daerah juga mendapat fasilitas dinas seperti rumah jabatan dan kendaraan dinas yang lengkap. 
biaya operasional mereka disesuaikan dengan pendapatan asli daerah (pad). 
hal tersebut telah diatur dalam pp nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.                                    
     
untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian biaya operasional (bpo) berdasarkan pad yang dimiliki oleh daerah:
gubernur dan wakil gubernur:
1. pad hingga rp 15 miliar: bpo mulai rp 150 juta hingga 1,75% dari pad
2. pad antara rp 15 miliar hingga rp 50 miliar: bpo mulai rp 262,5 juta hingga 1% dari pad
3. pad antara rp 50 miliar hingga rp 100 miliar: bpo mulai rp 500 juta hingga 0,75% dari pad
4. pad antara rp 100 miliar hingga rp 250 miliar: bpo mulai rp 750 juta hingga 0,40% dari pad
5. pad antara rp 250 miliar hingga rp 500 miliar: bpo mulai rp 1 miliar hingga 0,25% dari pad
6. pad di atas rp 500 miliar: bpo mulai rp 1,25 miliar hingga 0,15% dari pad
 
bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota:
1. pad hingga rp 5 miliar: bpo mulai rp 125 juta hingga 3% dari pad
2. pad antara rp 5 miliar hingga rp 10 miliar: bpo mulai rp 150 juta hingga 2% dari pad
3. pad antara rp 10 miliar hingga rp 20 miliar: bpo mulai rp 250 juta hingga 1,5% dari pad
4. pad antara rp 20 miliar hingga rp 50 miliar: bpo mulai rp 300 juta hingga 0,8% dari pad
5. pad antara rp 50 miliar hingga rp 150 miliar: bpo mulai rp 400 juta hingga 0,4% dari pad
6. pad di atas rp 150 miliar: bpo mulai rp 600 juta hingga 0,15% dari pad
dengan pengaturan ini, diharapkan kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif, mendukung perkembangan daerah yang mereka pimpin. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Jumat, 5 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan