Kejagung Ungkap Perkembangan Kasus Navayo, Penetapan Tersangka Segera Dilakukan

kejagung ungkap perkembangan kasus navayo, penetapan tersangka segera dilakukan radarlambar.bacakoran.co – kejaksaan agung (kejagung) terus mengusut kasus sengketa antara perusahaan navayo international ag dengan pemerintah indonesia. kepala pusat penerangan hukum (kapuspenkum) kejagung, harli siregar, menyatakan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dengan berbagai langkah hukum yang telah dilakukan.   “penyidik koneksitas jaksa agung muda bidang tindak pidana militer (jampidmil) telah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk pemeriksaan saksi dari pihak militer dan sipil, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan ahli,” ujar harli pada sabtu 22 maret 2025.   kesulitan pemeriksaan pihak navayo   harli menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap perwakilan navayo masih terkendala, lantaran pihak perusahaan yang berbasis di hungaria tidak mengindahkan panggilan yang telah dilayangkan melalui kementerian luar negeri (kemenlu).   “navayo telah beberapa kali dipanggil sebagai saksi oleh penyidik melalui kemenlu, namun mereka tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi panggilan tersebut,” ungkapnya.   ia menambahkan bahwa jika panggilan yang telah dilakukan secara patut tetap tidak diindahkan, maka langkah hukum lebih lanjut akan segera diambil.   “setelah dilakukan gelar perkara, penyidik akan mempertimbangkan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dan pemeriksaan in absentia,” jelas harli.   sengketa hukum dan ancaman penyitaan aset negara   kasus ini berawal dari sengketa antara navayo international ag dan kementerian pertahanan ri terkait penyewaan satelit untuk slot orbit 123° bujur timur pada tahun 2015. kemhan akhirnya memilih untuk tidak membayar biaya sewa karena adanya permasalahan dalam kontrak.   navayo bersama hungarian export credit insurance pte ltd kemudian menggugat kemhan di international chambers of commerce (icc) singapura dan memenangkan sengketa tersebut. akibatnya, kemhan dijatuhi denda sebesar usd 103,6 juta atau sekitar rp 1,6 triliun.   pada 2022, pihak navayo mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan prancis untuk menyita aset pemerintah indonesia di paris. pengadilan prancis pada 2024 pun memberikan izin bagi navayo untuk menyita sejumlah aset, termasuk properti yang digunakan oleh pejabat diplomatik ri.   menko polhukam yusril ihza mahendra menegaskan bahwa tindakan penyitaan tersebut bertentangan dengan konvensi wina tentang hubungan diplomatik. pemerintah indonesia berupaya menghambat eksekusi serta menggali potensi aspek pidana dalam kasus ini.   dugaan korupsi dan upaya hukum kejagung   berdasarkan audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), navayo diduga melakukan wanprestasi karena hanya menyelesaikan pekerjaan senilai rp 1,9 miliar, jauh dari nilai kontrak yang dijanjikan. sementara itu, indonesia harus membayar denda dalam jumlah besar setelah kalah dalam arbitrase.   “kejaksaan agung telah memproses pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan satelit ini. namun, pihak navayo hingga kini belum memenuhi panggilan untuk diperiksa,” kata yusril.   dalam rapat koordinasi pada kamis 20 maret 2025 yang lalu, diputuskan bahwa perkembangan kasus ini akan dilaporkan langsung kepada presiden prabowo subianto. jika ditemukan cukup bukti, maka pihak navayo akan segera ditetapkan sebagai tersangka.   “kami juga akan meminta interpol untuk menerbitkan red notice terhadap pihak navayo agar dapat ditangkap dan dibawa ke indonesia guna menjalani proses hukum,” pungkasnya.   pemerintah menegaskan bahwa jika terbukti ada unsur korupsi dalam kasus ini, maka negara tidak seharusnya dibebani pembayaran denda yang besar kepada pihak navayo. langkah-langkah hukum lebih lanjut akan terus dilakukan guna melindungi kepentingan negara.(*)

Tag

• # kasus proyek satelit kemhan
• # kasus satelit kemenhan
• # navayo
• # kejagung

Share

• 
• 
• 
• 
•