Bolos Kerja Usai Libur Lebaran, PNS Terancam Sanksi Disiplin Tegas

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Jumat , 04 Apr 2025 - 21:23

Foto : ilustrasi google--

Radarlambar.Bacakoran.co – Libur panjang Lebaran seharusnya menjadi momen untuk menyegarkan semangat kerja. Namun, tidak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) yang justru memperpanjang liburan tanpa alasan jelas. Fenomena bolos kerja setelah cuti bersama ini kembali menjadi sorotan publik karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan.

Sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, PNS dituntut untuk menjaga kedisiplinan tinggi. Ketidakhadiran mereka, terlebih usai libur nasional, tak hanya menghambat aktivitas birokrasi, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dasar Hukum dan Sanksi yang Mengancam

Pemerintah telah menetapkan regulasi tegas mengenai disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut, ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

Sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sanksi sedang: penundaan kenaikan gaji atau pangkat hingga satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Sanksi berat: pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

bolos kerja usai libur lebaran, pns terancam sanksi disiplin tegas                            radarlambar.bacakoran.co – libur panjang lebaran seharusnya menjadi momen untuk menyegarkan semangat kerja. namun, tidak sedikit pegawai negeri sipil (pns) yang justru memperpanjang liburan tanpa alasan jelas. fenomena bolos kerja setelah cuti bersama ini kembali menjadi sorotan publik karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan.
 
sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, pns dituntut untuk menjaga kedisiplinan tinggi. ketidakhadiran mereka, terlebih usai libur nasional, tak hanya menghambat aktivitas birokrasi, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
 
dasar hukum dan sanksi yang mengancam
pemerintah telah menetapkan regulasi tegas mengenai disiplin pns melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. dalam aturan tersebut, ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
 
jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:
 
sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
 
sanksi sedang: penundaan kenaikan gaji atau pangkat hingga satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah.
 
sanksi berat: pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pns.
 
pemberian sanksi ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan, dampaknya terhadap pelayanan, serta rekam jejak disiplin dari pegawai bersangkutan.
 
prosedur penjatuhan sanksi: transparan dan berkeadilan
setiap kasus pelanggaran disiplin diawali dari pelaporan oleh atasan langsung. pns yang bersangkutan kemudian diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya. jika alasan yang diberikan dinilai tidak sah, maka sanksi dijatuhkan berdasarkan kategori pelanggaran.
 
langkah ini tak hanya untuk menimbulkan efek jera, tapi juga sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam menjaga etika dan kredibilitas birokrasi pemerintahan.
 
dampak positif penegakan disiplin
penegakan sanksi secara konsisten terbukti mampu mendorong perbaikan kinerja pns. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh suhardi (2022), ditemukan bahwa penerapan sanksi yang tepat berbanding lurus dengan meningkatnya motivasi kerja aparatur negara. hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan bukan hanya bentuk kepatuhan, tetapi juga bagian dari budaya kerja yang produktif.
 
pemerintah pun diharapkan tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga memperkuat pelatihan dan edukasi seputar aturan kepegawaian. dukungan dari pimpinan dalam bentuk pengawasan aktif juga menjadi kunci penting dalam membangun lingkungan kerja yang tertib dan profesional.
 
menjaga integritas pelayanan publik
fenomena bolos kerja usai libur lebaran bukan semata pelanggaran administratif, tapi juga bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik. penegakan disiplin menjadi sangat penting dalam menjaga citra dan integritas layanan negara di mata masyarakat.
 
untuk itu, diperlukan sistem yang jelas dan menyeluruh dalam penanganan pelanggaran serta peran aktif dari seluruh jajaran pimpinan. dengan begitu, budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Sabtu, 3 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan