Kelangkaan Elpiji 3 Kg Masih Terjadi di BNS

WARGA Kecamatan BNS Lampung Barat mengalami kesualitan mendapatkan Elpiji bersubsidi 3 kilogram. Foto Dok --

BALIKBUKIT - Warga Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang tidak kunjung terselesaikan. Sulitnya mendapatkan liquid petroleum gas (LPG/Elpiji) bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meskipun harga gas melon tersebut masih dalam batas normal sesuai harga eceran tertinggi (HET), namun ketersediaannya di tingkat pengecer maupun pangkalan sangat terbatas.

Kondisi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada Elpiji 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga. Kelangkaan ini telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir dan hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan.

Izal, seorang warga Pekon Gunung Ratu, mengaku harus menempuh jarak cukup jauh hanya untuk mengantre di salah satu pangkalan resmi yang ada di Bandar Negeri Suoh. 

”Kami yang dari jauh harus berangkat pagi-pagi ke pangkalan, tapi sampai di sana pun belum tentu dapat. Jatah warung juga sangat terbatas, kadang cuma dapat empat tabung saja. Ini benar-benar menyulitkan,” ujarnya pada Rabu (23/4/2025).

Izal menambahkan bahwa antrean panjang kerap terlihat sejak pagi hari. Banyak warga yang rela menunggu berjam-jam, namun harus pulang dengan tangan hampa karena stok habis lebih cepat dari biasanya. “Kadang datang jam tujuh pagi, tapi jam sembilan gas sudah ludes. Banyak yang kecewa,” tambahnya.

Beberapa pengecer lokal menyebutkan bahwa pasokan dari agen mengalami pengurangan dalam beberapa minggu terakhir, namun tidak ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab penurunan distribusi tersebut.

Sementara itu, pemilik warung di BNS Heri mengatakan bahwa dirinya telah menerima banyak keluhan dari warga dan berharap agar pemerintah daerah maupun pihak Pertamina segera turun tangan. 

”Ini masalah yang bukan baru pertama kali terjadi. Harus ada evaluasi menyeluruh, terutama terkait distribusi dan pengawasan di lapangan,” tegasnya.

Heri juga menyarankan agar sistem pendistribusian lebih transparan dan merata agar tidak terjadi penumpukan permintaan di satu titik, serta agar warga dari pelosok tidak dirugikan. *

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan