Memasuki 100 Hari Kerja, Gubernur dan Wagub Maluku Utara Mulai Realisasikan Program Prioritas, Namun Masih But

Radarlambar.bacakoran.co -Setelah 100 hari menjabat, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mulai menunjukkan realisasi sejumlah program prioritas di berbagai sektor. Meski begitu, kalangan legislatif, khususnya Fraksi PDIP DPRD Maluku Utara, menilai pencapaian tersebut perlu dievaluasi lebih mendalam agar manfaatnya bisa dirasakan lebih optimal dan merata di seluruh masyarakat.

Dalam sektor pendidikan, beberapa SMK di wilayah tersebut masih belum menerima dana BOSDA sebesar Rp 75 ribu per siswa. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan dan perhatian terhadap pendidikan vokasi masih belum merata.

Sementara itu, di bidang kesehatan, kualitas layanan BPJS yang tersedia di beberapa rumah sakit utama seperti RSUD Chasan Boesoirie dan RSJ Sofifi dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan. Kondisi fisik gedung serta akses jalan menuju RSJ Sofifi juga dianggap belum memadai, sehingga menjadi perhatian penting untuk segera diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan pasien.

Program pendidikan gratis yang telah diterapkan, khususnya penghapusan iuran komite, dinilai perlu penyesuaian lebih lanjut. Khususnya untuk SMK, yang membutuhkan dukungan tambahan terkait biaya praktik, ujian kompetensi, dan pelaksanaan praktek kerja lapangan, sehingga beban biaya pendidikan dapat benar-benar tercover.

Dari sisi birokrasi, evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dianggap sangat krusial untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan visi "Maluku Utara Bangkit." Pimpinan daerah perlu menilai kinerja OPD dengan cermat dan mengambil tindakan tegas terhadap unit yang kurang mendukung program pemerintah.

Meski menyampaikan sejumlah kritik dan catatan, Fraksi PDIP berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung program-program yang mengedepankan kepentingan masyarakat, termasuk pendidikan gratis, layanan kesehatan tanpa hambatan biaya, serta pengentasan kemiskinan melalui peningkatan konektivitas antar pulau. Komitmen ini diharapkan dapat menjaga momentum pembangunan Maluku Utara selama lima tahun ke depan. (*)