Lelang Sepi, Efisiensi Anggaran Pangkas Proyek 2025

PESISIR TENGAH - Jumlah kegiatan yang ditenderkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) tahun anggaran 2025 menurun tajam. Hingga awal Juli, baru sepuluh paket kegiatan yang masuk dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan total nilai pagu lelang sebesar Rp8,5 miliar lebih. Penurunan ini dinilai sebagai imbas langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, banyak rencana kegiatan yang urung ditenderkan.

Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pesbar, Broto Sisworo, S.E., mengatakan hingga kini baru beberapa OPD yang mengajukan proses tender, baik untuk jasa konstruksi maupun jasa konsultan.

“Dibandingkan tahun 2024 lalu, jumlah tender yang diajukan sekarang jauh lebih sedikit. Kami melihat efisiensi anggaran dari pusat cukup berpengaruh terhadap pengurangan kegiatan di daerah,” katanya, Senin, 7 Juli 2025.

Dijelaskannya, minimnya tender bukan karena lambatnya proses pengadaan, melainkan karena memang anggaran belanja langsung di masing-masing OPD dipangkas cukup dalam. Dengan ruang fiskal yang makin sempit, banyak proyek yang harus tertunda atau ditiadakan sama sekali. Meski jumlahnya sedikit, beberapa kegiatan strategis tetap diajukan melalui proses tender.

“Berdasarkan data SPSE, terdapat sepuluh paket kegiatan telah tercatat dan siap dilelang, antara lain Beban Jasa Konsultansi Lingkungan dengan nilai pagu Rp299.500.000,” jelasnya.

Kemudian, paket Perencanaan Revitalisasi Bangunan SD senilai Rp217.900.000, serta Kajian Tunjangan DPRD sebesar Rp193.400.000. Selanjutnya, terdapat paket DED Kawasan Kumuh senilai Rp200 juta. Dari sektor kesehatan, proyek Rehabilitasi Gedung Puskesmas Pulau Pisang menjadi salah satu yang terbesar, dengan nilai mencapai Rp2,5 miliar.

“Proyek besar lainnya berasal dari sektor air bersih. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp4,2 miliar untuk Peningkatan SPAM Desa Tanjung Rejo,” katanya.

Masih kata dia, proyek itu dianggap penting mengingat kebutuhan air bersih yang meningkat di kawasan tersebut. Dua kegiatan lainnya adalah Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 15 Krui dengan nilai Rp540 juta, serta Konsultan Pengawas SPAM Tanjung Rejo senilai Rp203 juta. Terakhir, terdapat Jasa Konsultan Perencanaan (APBD) yang dialokasikan sebesar Rp150 juta.

“Total nilai seluruh paket yang sudah masuk SPSE saat ini mencapai Rp8.504.800.000,” jelasnya.

Sementara itu, masih kata dia, terkait kemungkinan bertambahnya jumlah tender dalam beberapa bulan ke depan, Broto belum bisa memberi kepastian. Menurutnya, masih terlalu dini untuk memprediksi apakah akan ada penambahan paket kegiatan.

“Semua tergantung kondisi keuangan daerah dan arahan dari pusat. Kalau nanti ada revisi anggaran atau kegiatan tambahan dari OPD, tentu akan kami proses sesuai prosedur,” pungkasnya. (yayan/*)