Realisasi Pajak Kendaraan di Pesbar Tembus Rp3 Miliar

PESISIR TENGAH - Penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menunjukkan capaian signifikan. Hingga akhir Juni 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat mencatat total realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp3.018.401.764.

Capaian itu terdiri dari opsen PKB sebesar Rp1.698.241.714, sedangkan opsen BBNKB menyumbang Rp1.320.160.050. Angka ini dinilai cukup menggembirakan, mengingat periode anggaran 2025 masih berjalan hingga akhir tahun.

Kepala Bapenda Kabupaten Pesbar, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., melalui Kabid Pengembangan Potensi, Pembukuan, dan Pelaporan Pajak dan Retribusi, Isnaeni Aditya Marvan, S.H., menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari upaya intensif Pemkab dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemkab terus memaksimalkan potensi PAD, termasuk dari sektor opsen PKB dan BBNKB. Sampai 30 Juni ini, realisasi yang terkumpul sudah menyentuh angka lebih dari Rp3 miliar,” jelasnya, Senin, 7 Juli 2025.

Menurut dia, tren penerimaan dari sektor ini diprediksi masih akan meningkat seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Pihaknya juga optimistis, hingga akhir tahun nanti realisasinya bisa melebihi target. Karena itu, hal ini juga tergantung pada peran aktif masyarakat dalam membayar pajak.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Pesbar, baik roda dua maupun roda empat, untuk segera melunasi pajak kendaraan mereka,” ujarnya.

Dijelaskannya, selain bisa dilakukan melalui layanan Samsat Pesbar yang kini berstatus Samsat Penuh, Pemkab yang bekerjasama dengan Samsat Pesbar juga telah mengoptimalkan pelayanan melalui armada Samsat Keliling. Layanan Samsat Keliling itu juga sudah mulai digencarkan ke sejumlah kecamatan. Ini untuk mempermudah masyarakat, terutama yang berada di wilayah jauh dari pusat pelayanan.

“Kita ketahui bersama bahwa membayar pajak kendaraan tidak hanya soal kewajiban administrasi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan di daerah,” jelasnya.

Masih kata dia, pendapatan dari sektor ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan. Artinya, semakin banyak yang patuh bayar pajak, maka pembangunan akan lebih maksimal. Jadi, ini soal tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

“Bapenda juga akan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu,” pungkasnya. (yayan/*)