TPNPB-OPM Tuduh TNI Duduki Gereja di Pegunungan Bintang, TNI Bantah Keras

Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Foto/net--
RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Markas pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menuding prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 751/Vira Jaya Sakti telah menjadikan sebuah gereja sebagai pos pengamanan militer di Kampung Mimin, Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh juru bicara TPNPB, keberadaan TNI di bangunan yang disebut sebagai Gereja Efesus Safe telah berlangsung sejak tahun 2024. Hal ini diklaim memicu kepanikan dan eksodus warga ke dalam hutan, lantaran munculnya ketakutan menjadi korban dalam konflik bersenjata.
TPNPB juga menyebut bahwa wilayah Distrik Oksob masih merupakan zona konflik aktif antara mereka dan aparat TNI. Bahkan, mereka mengklaim sebagian besar warga belum kembali ke permukiman karena trauma dengan temuan jenazah seorang warga bernama Hef Kasipka.
Lebih lanjut, kelompok separatis bersenjata itu menuduh TNI menyalahgunakan tugas pengamanan perbatasan dengan Papua Nugini. Warga yang dianggap tidak kooperatif saat kembali ke kampung disebut mendapat perlakuan kasar dan dituduh memiliki hubungan dengan TPNPB.
Namun, tudingan tersebut langsung dibantah oleh Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih. Menurut mereka, informasi itu merupakan bentuk propaganda yang sengaja disebarkan oleh TPNPB untuk mencemarkan nama baik TNI dan memancing keresahan publik.
Pihak TNI menegaskan bahwa keberadaan mereka di wilayah tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dari gangguan kelompok bersenjata. Bahkan, pihak militer mengklaim telah mengajak warga yang sempat mengungsi untuk kembali ke kampung.
Terkait bangunan gereja, TNI menyatakan bahwa Gereja Efesus Safe tidak digunakan sebagai pos. Markas Yonif 751 disebut berada di dekat lapangan terbang, bukan di area rumah ibadah.
Polemik ini mencerminkan ketegangan yang masih terus terjadi di sejumlah wilayah konflik Papua. Di tengah perbedaan klaim tersebut, masyarakat sipil kerap menjadi pihak paling terdampak. (&*)