Pengadilan Gagalkan Upaya Trump Kerahkan Tentara ke Portland

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan 200 tentara federal ke Portland, Oregon, akhirnya diadang pengadilan. Putusan tersebut keluar pada Sabtu (4/10/2025) setelah gugatan diajukan oleh pemerintah kota dan negara bagian yang menolak langkah Trump tersebut.

Pengadilan Distrik Oregon yang dipimpin Hakim Karin Immergut menilai pengerahan pasukan tidak memiliki dasar kuat, sebab demonstrasi di Portland berskala kecil dan tidak membahayakan keamanan nasional. Immergut menyebut, tindakan itu justru bisa mengancam kedaulatan negara bagian dan bertentangan dengan prinsip konstitusional Amerika.

Sementara itu, Gedung Putih tetap bersikeras bahwa keputusan presiden merupakan langkah sah untuk melindungi aset serta personel federal dari ancaman kekerasan terhadap aparat penegak hukum. Mereka berencana mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut.

Di sisi lain, Jaksa Agung Oregon menyambut putusan itu sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap kekuasaan eksekutif. Ia menegaskan bahwa kota Portland tidak sedang berada dalam situasi perang atau pemberontakan, serta menolak penggunaan Garda Nasional untuk kepentingan politik.

Meski mendapat perlawanan hukum, Trump kembali membuat langkah serupa dengan memerintahkan pengerahan 300 personel Garda Nasional Illinois ke Chicago. Ia beralasan, langkah itu perlu untuk menjaga keamanan di tengah meningkatnya pelanggaran hukum dan kerusuhan di kota tersebut.

Namun, Gubernur Illinois JB Pritzker mengecam kebijakan tersebut dan menyebutnya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Amerika. Ia menilai, tidak seharusnya pemerintah federal memaksakan pengerahan militer ke wilayah negara bagian tanpa persetujuan pemimpin setempat.

Langkah Trump ini menambah ketegangan antara pemerintah pusat dan negara bagian, terutama di kota-kota besar yang dipimpin Partai Demokrat. Presiden bahkan sempat mengancam akan menjadikan beberapa kota seperti Los Angeles, Washington, dan Memphis sebagai wilayah latihan militer, sebuah pernyataan yang menimbulkan kontroversi luas di dalam negeri.