Kontroversi Smotrich: Sindir Arab Saudi dan Tolak Negara Palestina

RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kembali memicu kontroversi internasional setelah membuat pernyataan merendahkan Arab Saudi terkait pembentukan negara Palestina. Pernyataan ekstrem ini memicu kecaman luas, baik dari kalangan internasional maupun politisi dalam negeri Israel.

 

Smotrich menegaskan penolakannya terhadap solusi dua negara dan mengindikasikan bahwa Israel tidak membutuhkan normalisasi dengan syarat-syarat tersebut. Tekanan diplomatik memaksa Smotrich meminta maaf, meski langkah itu dianggap terpaksa setelah kerusakan hubungan sudah terjadi.

 

Di Israel, pernyataan Smotrich dikritik oleh tokoh oposisi dan mantan pejabat pertahanan yang menilai ucapannya mencerminkan ketidaktahuan dan kurangnya tanggung jawab. Kontroversi ini menyoroti sikap radikal dalam pemerintahan Israel yang dapat mengancam hubungan diplomatik dan prospek perdamaian di kawasan.

 

Sebagai pemimpin Partai Religious Zionism, Smotrich memiliki rekam jejak ekstrem. Ia memandang Tepi Barat sebagai tanah leluhur yang tak terpisahkan dari Israel, mendukung aneksasi wilayah Palestina, dan mempercepat pembangunan pemukiman ilegal. Kebijakan ini membuat pendirian negara Palestina menjadi semakin sulit terwujud.

 

Dalam perang di Gaza, Smotrich menolak gencatan senjata, mendorong invasi darat lebih dalam, dan membuat pernyataan kontroversial yang memicu kecaman organisasi HAM internasional. Rekam jejaknya mencakup pernyataan rasis dan provokatif terhadap warga Palestina dan Arab Israel.

 

Dukungan Smotrich kepada Netanyahu bukan tanpa alasan. Netanyahu sangat bergantung pada Partai Religious Zionism dan partai sayap kanan lainnya untuk mempertahankan mayoritas di Knesset. Posisi ini memberi Smotrich pengaruh besar untuk mendorong agenda sayap kanan ekstrem, termasuk ekspansi pemukiman dan penolakan gencatan senjata di Gaza.

 

Kontroversi Smotrich mencerminkan pergeseran politik Israel ke arah yang lebih radikal, di mana dukungan untuk pemukiman ilegal dan penolakan solusi dua negara mempolarisasi masyarakat Israel sendiri. Sementara sebagian kelompok mendukung kebijakan ekstremnya, oposisi dan aktivis perdamaian menilai kebijakan ini sebagai ancaman bagi demokrasi dan stabilitas kawasan. (*)