Radarlambar.Bacakoran.co - Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasi sekaligus keprihatinan terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang harus memangkas anggaran untuk tahun 2025. Rifqinizamy menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi tantangan besar, terutama dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang berpotensi memperburuk situasi ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rifqinizamy dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dan Kemendagri yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/2/2025). Rifqinizamy memulai dengan memberikan apresiasi terhadap upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kemendagri, yang berhasil mencapai hampir 97% dalam serapan anggarannya. Selain itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga tercatat mencapai tingkat serapan anggaran 98,01%.
Namun, di sisi lain, Rifqinizamy menyatakan rasa prihatin atas pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, yakni mencapai 57,42%. Sebelumnya, Kemendagri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4,792 triliun, namun setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersisa hanya sebesar Rp 2,038 triliun. "Kami mengapresiasi upaya efisiensi ini, tetapi juga merasa prihatin dengan pemangkasan yang cukup besar ini," ujarnya.
Rifqinizamy menambahkan, Indonesia saat ini tengah berada dalam fase yang penuh tantangan, di mana sektor ekonomi sedang tertekan, terutama dengan adanya penguatan dolar AS terhadap rupiah. "Nilai tukar rupiah saat ini mencapai Rp 16.466 per USD, dan jika melewati angka Rp 16.700, kita berisiko masuk dalam kategori krisis ekonomi menurut World Bank," jelas Rifqinizamy.
Terkait langkah pemerintah, Rifqinizamy memahami keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan efisiensi anggaran demi menjaga stabilitas ekonomi negara. Menurutnya, Komisi II DPR akan terus memantau perkembangan anggaran dan menunggu revisi yang akan diajukan oleh Kemendagri sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja di dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 57,46% ini sesuai dengan Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden. Tito menjelaskan bahwa dari alokasi anggaran awal sebesar Rp 4,792 triliun, kini anggaran Kemendagri yang tersisa adalah sekitar Rp 2,038 triliun, setelah dilakukan penghematan yang cukup besar. "Efisiensi ini sebesar lebih dari Rp 2,7 triliun, yang merupakan langkah yang kami ambil untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi saat ini," kata Tito.
Dengan langkah efisiensi ini, Kemendagri berharap bisa tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal meskipun dengan anggaran yang terbatas. Pemerintah juga memastikan bahwa langkah ini diambil demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian.
Tantangan Ekonomi dan Langkah Pemerintah Secara keseluruhan, meskipun pemangkasan anggaran merupakan langkah yang diperlukan untuk efisiensi, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini memerlukan perhatian serius. Pemerintah berharap bahwa upaya penghematan ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, sekaligus mendorong sektor-sektor lainnya untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada.
Komisi II DPR juga berkomitmen untuk terus mengawal proses revisi anggaran ini, dengan harapan dapat memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat kinerja Kemendagri dalam menjalankan tugas-tugas penting yang berhubungan dengan pemerintahan dan pelayanan publik.(*)
Kategori :