Praktik korupsi ini juga melibatkan pengaturan harga minyak dan penyalahgunaan proses pengadaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Salah satunya adalah pengaturan harga yang dilakukan dengan melanggar prosedur yang ada, serta pengadaan minyak mentah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini membuat pemerintah harus menanggung biaya subsidi BBM yang sangat besar.
Selain itu, ada dugaan mark-up dalam pengiriman minyak impor, yang menyebabkan biaya yang seharusnya lebih rendah justru membengkak.
Semua pelanggaran ini menyebabkan harga BBM di pasaran melonjak, sementara subsidi yang dikeluarkan pemerintah semakin tinggi.
Upaya Pemerintah untuk Menstabilkan Harga BBM
Kejaksaan Agung berharap dengan terungkapnya kasus ini, pelaku korupsi dapat diberikan sanksi yang setimpal, serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa.
Pemerintah juga diharapkan dapat lebih ketat dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam dan energi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam yang sangat vital bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)