BALIKBUKIT – Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) semakin inovatif. Tidak hanya bergantung pada sektor retribusi dan pajak rutin, selama ini pemerintah daerah juga telah mengoptimalkan aset-aset daerah yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara maksimal khususnya tanah kosong milik pemerintah daerah.
Langkah ini diwujudkan melalui kebijakan penyewaan tanah milik Pemkab kepada masyarakat, yang bertujuan mendorong produktivitas lahan sekaligus menambah pendapatan daerah. Total, terdapat sekitar 18 hektare tanah yang telah disewakan kepada masyarakat dengan tarif yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sumadi, S.I.P, M.M., menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, Pemkab menargetkan PAD sebesar Rp72.045.000 dari sektor ini. Hingga akhir triwulan I, realisasinya telah mencapai Rp18.882.500 atau setara dengan 26,21 persen.
“Kami optimistis target retribusi dari penyewaan tanah ini dapat tercapai sebelum akhir tahun. Kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk memanfaatkan lahan tersebut,” ungkap Sumadi, Rabu (23/4/2025).
Dijelaskannya, berbagai lahan Pemkab yang disewakan itu antara lain seperti Tanah Lapas, Komplek Perkantoran Pemda, Workshop Bahway, Perumahan Pantau, Sekuting Terpadu serta Komplek Gedung Pramuka.
Mayoritas tanah-tanah tersebut kini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian, khususnya penanaman sayur-mayur. Aktivitas ini tidak hanya menghidupkan lahan tidur, tetapi juga menopang ekonomi warga sekitar, terutama petani kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan lahan garapan.
“Tanah milik pemerintah bukan hanya aset diam. Kalau bisa dioptimalkan, ini bisa jadi sumber PAD berkelanjutan,” tegasnya.
BKAD juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat penyewa agar melunasi kewajiban retribusi sesuai tarif yang berlaku. Hal ini penting agar target PAD bisa dicapai. *