RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO -Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Pertahanan pada Selasa, 22 Juli 2025. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas mekanisme produksi dan distribusi obat-obatan yang dikembangkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung kebutuhan apotek yang dikelola oleh Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa pembahasan akan meliputi perizinan, pola distribusi, serta proses sertifikasi atas produk farmasi yang diproduksi oleh TNI. Langkah ini dianggap penting sebagai bagian dari upaya percepatan distribusi, menyusul peresmian Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama. Namun demikian, jadwal pasti dimulainya distribusi obat tersebut belum dapat dipastikan.
Upaya produksi obat oleh TNI sendiri sebelumnya telah dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada akhir April 2025. Ia menyoroti mahalnya harga obat di Indonesia sebagai latar belakang inisiatif ini. Untuk itu, Kementerian Pertahanan mengembangkan rencana agar obat-obatan hasil produksi lembaga farmasi militer dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
TNI akan menggandeng Kementerian Kesehatan serta bekerja sama dengan jaringan apotek milik Kopdes Merah Putih dalam mendistribusikan obat. Seluruh suplai akan berasal dari fasilitas produksi farmasi milik TNI yang terpusat.
Secara regulasi, kegiatan produksi obat oleh TNI diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2014. Aturan ini mencakup enam kewenangan utama bagi lembaga farmasi militer, yaitu produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan. Meski begitu, distribusi obat belum tercantum dalam mandat tersebut, sehingga menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan BPOM dan Kementerian Pertahanan. (*)
Kategori :