Pengurus BUMDes Mekarsari Pelatihan Peningkatan Kapasitas

PAGARDEWA - Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari, yang dikenal dengan nama BUMDes Maju Mandiri Tani, sebuah pelatihan bertajuk Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes telah berhasil diselenggarakan. 

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pengurus dalam menjalankan fungsi dan peran mereka, khususnya pada unit usaha simpan pinjam (LKD). 

Acara ini menghadirkan pemateri Nur Hidayatulloh, seorang praktisi yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pengelolaan usaha desa.

Kegiatan ini dirancang untuk mempersiapkan BUMDes dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di desa. Program tersebut mengharuskan BUMDes berperan sebagai penyedia bahan pangan lokal yang terintegrasi melalui sistem e-katalog. 

Dengan adanya e-katalog, diharapkan proses distribusi bahan pangan menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam melakukan pembukuan yang baik dan terstruktur.

Hal ini penting agar setiap kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes tercatat dengan rapi, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat terjaga.

Pelatihan ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga menghadirkan simulasi praktis dalam pembukuan usaha. Pengurus diajarkan cara mencatat pendapatan, pengeluaran, serta bagaimana menyusun laporan keuangan sederhana yang dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. 

Selain itu, pelatihan juga membahas strategi pemasaran dan pengelolaan risiko usaha, sehingga pengurus dapat menentukan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan potensi desa.

Nur Hidayatulloh, dalam materinya, menekankan pentingnya kolaborasi antar pengurus serta pengelolaan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Ia berharap, pelatihan ini dapat menjadi pijakan awal bagi BUMDes Mekarsari untuk berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Pendamping kecamatan yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi atas pelatihan ini. Namun, ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini hanya dua BUMDes di wilayah tersebut yang aktif berperan dalam menggerakkan roda ekonomi desa. 

Hal ini menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi oleh pekon-pekon lain yang masih vakum.

Pendamping kecamatan menyarankan agar pekon yang belum aktif segera melakukan reorganisasi kepengurusan BUMDes. Hal ini sangat penting, terutama bagi pekon yang telah menyandang status pekon mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024.

Menurutnya, reorganisasi kepengurusan akan membantu menciptakan tim yang lebih solid dan mampu membawa perubahan positif.

Selain reorganisasi, pendamping juga mendorong pekon untuk menganggarkan penambahan modal usaha serta melaksanakan pelatihan-pelatihan lokal yang berskala kecil.