Kontroversi di Balik Kebijakan Pendidikan di Korea Utara

Radarlambar.Bacakoran.co - Korea Utara, sebuah negara yang terkenal dengan sistem pemerintahan otoriter dan ideologi komunis yang ketat, memiliki kebijakan pendidikan yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pendidikan di Korea Utara tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ideologi dan memperkuat loyalitas terhadap kepemimpinan Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un. Meskipun negara ini mencatatkan tingkat buta huruf yang sangat rendah dan mengklaim keberhasilan dalam bidang pendidikan, kebijakan pendidikan di Korea Utara menuai kontroversi besar, terutama terkait dengan kontrol ketat yang dilakukan terhadap kurikulum, kebebasan berpikir, dan pembentukan karakter ideologis.

 

1. Pendidikan sebagai Alat Propaganda Ideologi

Salah satu kontroversi terbesar dalam sistem pendidikan Korea Utara adalah penggunaan pendidikan untuk mendoktrinasi anak-anak dengan ideologi negara. Pendidikan di Korea Utara sangat terfokus pada penyembahan terhadap para pemimpin negara, terutama keluarga Kim. Kurikulum diajarkan sedemikian rupa untuk memupuk loyalitas mutlak terhadap Kim Il-sung (pendiri negara), Kim Jong-il (penggantinya), dan Kim Jong-un (pemimpin saat ini).

 

Anak-anak diajarkan tentang "Juche", filosofi yang dikembangkan oleh Kim Il-sung, yang menekankan kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Selama pendidikan dasar dan menengah, siswa tidak hanya belajar matematika atau ilmu pengetahuan alam, tetapi mereka juga diwajibkan mengikuti pelajaran yang mengajarkan penghormatan yang mendalam kepada keluarga Kim dan memuliakan negara. Bahkan dalam pelajaran sejarah, penggambaran pemimpin Korea Utara selalu sangat positif, sementara sejarah dunia luar, khususnya Barat dan musuh-musuh negara, digambarkan sebagai kejam dan menindas.

 

2. Pembatasan Akses ke Informasi Luar

Sistem pendidikan di Korea Utara juga dikenal dengan pembatasan akses yang sangat ketat terhadap informasi dari luar negeri. Internet tidak tersedia bagi sebagian besar warga, dan hanya sedikit pejabat tinggi yang memiliki akses terbatas ke informasi luar negeri. Anak-anak dan remaja diajarkan untuk melihat dunia luar dengan pandangan yang sangat terdistorsi.

 

Sumber informasi yang digunakan dalam pendidikan sangat terbatas, dengan sebagian besar materi yang digunakan hanya berasal dari buku teks yang diterbitkan oleh pemerintah. Media internasional, atau sumber informasi yang dapat memberikan sudut pandang alternatif, hampir sepenuhnya diblokir. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa generasi muda hanya menerima informasi yang sesuai dengan agenda politik negara dan tidak terpengaruh oleh pandangan dunia yang lebih luas.

 

3. Kurikulum yang Kaku dan Tidak Fleksibel

Pendidikan di Korea Utara sangat terstruktur dan bersifat otoriter. Kurikulum yang digunakan di seluruh negara sangat seragam dan tidak memberikan ruang bagi kreativitas atau pengembangan diri yang independen. Semua sekolah mengikuti pedoman yang sangat ketat, yang diputuskan oleh pemerintah pusat.