Mengenal PPPK Paruh Waktu: Ketentuan, Pemberhentian dan Kewajibannya

Reporter: Romdani |

Editor: Edi Prasetya |

Jumat , 17 Jan 2025 - 17:22

PPPK Paruh Waktu : Penting bagi setiap PPPK Paruh Waktu untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas. Foto: Ilustrasi/Net--

Radarlambar.bacakoran.co -Dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN), pemerintah Indonesia memperkenalkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu memiliki berbagai ketentuan yang perlu diketahui oleh calon pegawai dan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pegawai non-ASN yang tidak lolos seleksi CPNS namun ingin berkontribusi di sektor pemerintahan.

Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan alasan pemberhentian dan kewajiban yang harus dijalankan oleh PPPK Paruh Waktu. Mari kita bahas lebih lanjut.

Alasan Pemberhentian PPPK Paruh Waktu,

PPPK Paruh Waktu memang memiliki masa kerja yang fleksibel, namun mereka juga bisa diberhentikan dalam beberapa kondisi tertentu. Berikut adalah alasan-alasan yang dapat menyebabkan pemberhentian PPPK Paruh Waktu sesuai dengan SK Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025:

1. Ditetapkan sebagai PPPK atau CPNS

Jika seorang PPPK Paruh Waktu berhasil diangkat sebagai PPPK atau CPNS pada posisi penuh, maka status mereka akan berubah.

2. Mengundurkan Diri

Seperti pegawai lainnya, PPPK Paruh Waktu juga dapat mengundurkan diri dari jabatannya.

3. Meninggal Dunia

Pemberhentian juga berlaku jika PPPK Paruh Waktu meninggal dunia selama masa perjanjian kerja.

4. Melanggar Pancasila dan UUD 1945

Setiap pegawai diharapkan untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945. Pelanggaran terhadap hal ini bisa mengakibatkan pemberhentian.

5. Mencapai Batas Usia Pensiun atau Masa Perjanjian Kerja Berakhir

mengenal pppk paruh waktu: ketentuan, pemberhentian dan kewajibannya                            radarlambar.bacakoran.co -dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (asn), pemerintah indonesia memperkenalkan program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
berdasarkan surat keputusan (sk) menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) nomor 16 tahun 2025, pppk paruh waktu memiliki berbagai ketentuan yang perlu diketahui oleh calon pegawai dan masyarakat. program ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pegawai non-asn yang tidak lolos seleksi cpns namun ingin berkontribusi di sektor pemerintahan.
namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan alasan pemberhentian dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pppk paruh waktu. mari kita bahas lebih lanjut. 
alasan pemberhentian pppk paruh waktu,
pppk paruh waktu memang memiliki masa kerja yang fleksibel, namun mereka juga bisa diberhentikan dalam beberapa kondisi tertentu. berikut adalah alasan-alasan yang dapat menyebabkan pemberhentian pppk paruh waktu sesuai dengan sk menpan rb nomor 16 tahun 2025:
1. ditetapkan sebagai pppk atau cpns
jika seorang pppk paruh waktu berhasil diangkat sebagai pppk atau cpns pada posisi penuh, maka status mereka akan berubah.
2. mengundurkan diri
seperti pegawai lainnya, pppk paruh waktu juga dapat mengundurkan diri dari jabatannya.
3. meninggal dunia
pemberhentian juga berlaku jika pppk paruh waktu meninggal dunia selama masa perjanjian kerja.
4. melanggar pancasila dan uud 1945
setiap pegawai diharapkan untuk setia pada pancasila dan uud 1945. pelanggaran terhadap hal ini bisa mengakibatkan pemberhentian.
5. mencapai batas usia pensiun atau masa perjanjian kerja berakhir
ketika mencapai usia pensiun atau setelah berakhirnya masa perjanjian kerja, pppk paruh waktu akan diberhentikan.
6. terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah
pemangkasan anggaran atau perubahan kebijakan bisa berpengaruh pada status pekerjaan pppk paruh waktu.
7. tidak cakap jasmani atau rohani
jika seorang pppk paruh waktu tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena alasan kesehatan, maka mereka bisa diberhentikan.
8. tidak berkinerja baik
kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan standar dapat menjadi alasan pemberhentian.
9. pelanggaran disiplin tingkat berat
pelanggaran berat terhadap disiplin yang berlaku dalam instansi pemerintahan juga dapat menyebabkan pemberhentian.
10. terjerat hukum
jika seorang pppk paruh waktu terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara lebih dari 2 tahun, mereka dapat diberhentikan.
11. terlibat dalam tindak pidana jabatan
tindak pidana yang terkait dengan jabatan juga dapat menyebabkan pemberhentian.
12. menjadi anggota atau pengurus partai politik
mengingat netralitas asn sangat penting, keterlibatan dalam partai politik bisa mengarah pada pemecatan.
selain kewajiban untuk menjaga netralitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan, pppk paruh waktu juga diharuskan untuk menjalankan beberapa tugas yang telah diatur dalam sk menpan rb nomor 16 tahun 2025. berikut adalah beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap pppk paruh waktu:
1. setia pada pancasila dan uud 1945
sebagai bagian dari asn, mereka wajib memegang teguh ideologi negara dan hukum dasar negara.
2. menaati peraturan perundang-undangan
setiap pppk paruh waktu harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di indonesia.
3. menghormati kode etik dan kode perilaku asn
pppk paruh waktu harus menjaga sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
4. menjaga netralitas
keberpihakan pada partai politik atau kelompok tertentu dilarang, untuk memastikan integritas dan independensi dalam pekerjaan.
5. disiplin waktu
disiplin waktu yang berlaku untuk asn juga berlaku untuk pppk paruh waktu, yang berarti mereka harus hadir tepat waktu dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.
pppk paruh waktu memberikan peluang bagi mereka yang ingin berkarir di sektor pemerintahan tanpa harus menjadi asn penuh. namun, ada sejumlah ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi, serta risiko pemberhentian yang perlu diwaspadai. 
penting bagi setiap pppk paruh waktu untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas. dengan begitu, mereka bisa berkontribusi secara optimal pada pemerintahan dan negara.
jika anda tertarik untuk bergabung dalam program pppk paruh waktu, pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan kebijakan terbaru dan mematuhi setiap aturan yang berlaku.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Sabtu, 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan