Pengamat Ekonomi: Efisiensi Anggaran Jadi Langkah Strategis Pemerintah Bangun Budaya Fiskal Baru

Radarlambar.Bacakoran.co - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi Doddy Ariefianto. Menurut Doddy, langkah efisiensi ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya menjaga stabilitas perekonomian negara.

“Langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran ini bukan hanya menunjukkan komitmen dalam mengelola sumber daya negara secara lebih optimal, tetapi juga merupakan upaya membangun budaya fiskal yang baru. Budaya ini mengedepankan efisiensi, kualitas, dan yang terpenting, kesejahteraan rakyat,” jelas Doddy dalam wawancaranya dengan wartawan pada Jumat (14/2/2025).

Doddy, yang juga meraih gelar doktoral di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia, mengungkapkan kesepakatannya terkait keputusan pemerintah untuk tidak mengurangi anggaran untuk program subsidi pendidikan seperti UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Kebijakan tersebut sebelumnya telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan anggota DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

“Subsidi pendidikan adalah salah satu program yang memberikan dampak besar dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Jika program ini dipangkas, Indonesia bisa menghadapi masalah besar dalam jangka panjang, terutama terkait kualitas sumber daya manusia yang akan datang,” ujar Doddy.

Menurutnya, jika subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP dikurangi, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini, menurut Doddy, berpotensi menurunkan kualitas SDM di masa depan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunan negara secara keseluruhan.

“Subsidi pendidikan bukan sekadar bantuan finansial. Program-program ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas,” tambah Doddy.

Oleh karena itu, Doddy merekomendasikan agar pemerintah tetap mempertahankan program UKT dan KIP sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pemerataan akses pendidikan. Ia menilai bahwa mempertahankan program-program ini adalah langkah yang sangat strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

"Keputusan untuk mempertahankan UKT dan KIP adalah keputusan yang tepat, tidak hanya untuk membantu penerima manfaat langsung, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan," pungkas Doddy mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.