Tanggapi Tagar Indonesia Gelap LBP : Kau yang Gelap, Bukan RI

Radarlambar.bacakoran.co- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan tanggapan terkait tagar "Indonesia Gelap" yang digaungkan oleh mahasiswa dalam aksi demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah.

Menurut Luhut, meskipun Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan, secara umum kondisi negara telah berjalan di jalur yang cukup baik.  

Luhut menyatakan bahwa kekurangan dalam penyediaan lapangan kerja bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa tantangan ekonomi merupakan masalah global yang tidak lepas dari berbagai faktor, termasuk dinamika pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi dunia.  

Lebih lanjut, Luhut menyoroti peluang kerja bagi generasi muda di Indonesia, dengan mencontohkan lebih dari 300 anak muda yang saat ini terlibat dalam pengembangan Government Technology (Govtech).

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kesempatan bagi anak muda untuk berkarya dan berkontribusi pada pembangunan negara.  

Dalam menanggapi kritik tentang kondisi Indonesia yang disebut "gelap", Luhut berpendapat bahwa pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. "Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana-sini," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa sikap pesimis terhadap negara hanya akan menghambat kemajuan, sementara pemerintah terus berupaya memperbaiki berbagai sektor yang masih membutuhkan perhatian.  

Luhut juga membandingkan kondisi sosial di Indonesia dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, yang menghadapi masalah tunawisma cukup besar. Ia menyatakan bahwa di Indonesia, fenomena tunawisma tidak sebesar yang terjadi di negara lain, meskipun masih banyak tantangan sosial yang harus diselesaikan.  

Aksi "Indonesia Gelap" yang dimotori oleh mahasiswa dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang dinilai berdampak pada pelayanan publik, program makan bergizi gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Demonstrasi berlangsung di Jakarta dan beberapa daerah sejak 17 Februari, dengan puncak aksi direncanakan pada 20 Februari 2025.  

Luhut menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia, serta mengajak masyarakat agar lebih optimis dalam melihat masa depan bangsa.(*)