Terkendala Anggaran, Sekolah Rakyat Terancam Batal

SUKAU - Harapan besar warga Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat untuk segera memiliki Sekolah Rakyat kini terancam pupus. Rencana pembangunan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu dikabarkan tertunda karena belum siapnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Peratin Tanjung Raya, Johan Safri, menyampaikan kekecewaan warganya atas ketidakpastian pelaksanaan program yang digadang-gadang akan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak kurang mampu tersebut. Menurutnya, masyarakat Tanjung Raya sudah sangat antusias dengan hadirnya Sekolah Rakyat, terlebih lokasi awal pembangunan telah ditinjau langsung oleh Kemensos.

“Kami sangat kecewa, karena masyarakat sudah menaruh harapan besar terhadap program ini. Anak-anak di daerah kami butuh akses pendidikan yang layak. Kami berharap pemerintah kabupaten tetap bisa memperjuangkan agar Sekolah Rakyat bisa dibangun di Pekon Tanjung Raya,” ujar Johan, Selasa (24/6/2025).

Sebelumnya, lokasi awal pembangunan Sekolah Rakyat memang telah direncanakan di Pekon Tanjung Raya, Sukau. Namun, menurut Kepala Dinas Sosial Lampung Barat, Jaimin, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Raden Muhammad Arsyad, program tersebut terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran daerah untuk penyediaan sarana prasarana penunjang.

“Lokasi pertama yang ditinjau oleh Kemensos memang di Tanjung Raya. Tapi karena keterbatasan anggaran untuk pembangunan akses jalan, jembatan, listrik, air, dan lainnya, maka rencana itu belum bisa direalisasikan,” terang Arsyad.

Dijelaskannya, dibutuhkan anggaran sekitar Rp20-25 miliar hanya untuk menyiapkan infrastruktur dasar di lokasi tersebut. Sementara itu, waktu pelaksanaan pembangunan cukup mendesak, dengan peletakan batu pertama yang dijadwalkan pada Oktober 2025.

“Dengan waktu yang sangat dekat, kami belum punya perencanaan teknis maupun anggaran untuk membangun akses dasar ke lokasi. Bahkan topografi lahan juga cukup berat karena merupakan kawasan hortikultura, sehingga membutuhkan perbaikan lahan tambahan agar layak untuk konstruksi bangunan besar seperti Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Diketahui, program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif Kemensos senilai Rp 100 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp 100 miliar untuk sarana penunjang pendidikan. Sekolah tersebut dirancang menjadi kompleks pendidikan terpadu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga asrama bagi anak-anak tidak mampu dan rentan putus sekolah.

Sebagai alternatif, Pemkab Lampung Barat mengusulkan lokasi baru di Kawasan Sekuting Terpadu, Kecamatan Balik Bukit. Namun lagi-lagi, rencana itu belum bisa direalisasikan karena terkendala belum tersedianya lahan tambahan seluas dua hektar.

“Pemerintah pusat menginginkan lahan tambahan di Sekuting agar pembangunan bisa dipusatkan di satu lokasi lengkap dengan asrama. Tapi kendalanya sekarang adalah pembebasan lahan yang belum bisa kami tangani karena keterbatasan anggaran juga,” jelas Arsyad.

Ia menyebut, untuk pembebasan lahan di Sekuting, pemerintah daerah sedikit lebih ringan karena hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp6-8 miliar, berdasarkan asumsi nilai jual objek pajak sebesar Rp300 ribu per meter persegi. Oleh sebab itu, peluang untuk mempertahankan proyek ini dinilai masih terbuka.

“Sebenarnya kita masih punya potensi untuk mendapatkan proyek ini, asal pemerintah daerah menyatakan sanggup menyediakan kebutuhan anggaran dalam waktu dekat. Kementerian masih memberi ruang bagi daerah untuk bersiap, sebelum Oktober,” kata Arsyad.

Menurutnya, proyek ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dalam menjangkau pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan dan fasilitas pendukung.

“Pemerintah pusat sudah sangat siap. Tapi tanpa kesiapan dari daerah, terutama dalam hal pembebasan lahan dan infrastruktur, program ini tidak bisa dijalankan,” tegasnya.