Prabowo Instruksikan Penyelesaian Elektrifikasi Ribuan Desa dalam 5 Tahun

Radarlambar.bacakoran.co – Pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan, menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan penyediaan listrik bagi ribuan desa yang hingga kini belum terjangkau jaringan PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa target ambisius ini melibatkan lebih dari 5.700 desa dan 4.400 dusun di seluruh Indonesia, yang diproyeksikan rampung dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Komitmen ini mengemuka setelah pertemuan koordinasi lintas sektor dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta.

Bahlil menegaskan bahwa penyelesaian proyek ini tidak semata-mata mengandalkan penambahan anggaran, tetapi memerlukan strategi jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan agar pembangunan tidak terhambat oleh perencanaan yang tumpang tindih.

Sebelumnya, data dari Kementerian ESDM mencatat bahwa hingga kuartal pertama 2025, sebanyak 10.068 titik lokasi desa dan dusun di Indonesia belum mendapat akses listrik. Kondisi ini berdampak langsung terhadap sekitar 1,28 juta rumah tangga yang hidup tanpa penerangan listrik yang layak.

Penyebaran desa tak berlistrik ini paling banyak ditemukan di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang menyumbang 5.555 titik dari total keseluruhan. Wilayah lain seperti Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi turut mencatat ratusan titik dengan kondisi serupa.

Untuk mengejar rasio elektrifikasi 100 persen secara nasional, PLN diperkirakan membutuhkan dana investasi hingga Rp42,26 triliun. Jumlah tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan seperti kabel, gardu, dan jaringan distribusi ke wilayah terpencil sesuai dengan roadmap yang telah disusun.

Tak hanya itu, PLN juga mencatat kebutuhan anggaran tambahan hingga Rp50,01 triliun untuk mencakup proyek elektrifikasi desa, peningkatan jam layanan listrik menjadi 24 jam per hari, dan program bantuan pasang baru listrik (BPBL). Alokasi terbesar dari dana tersebut akan diarahkan ke pembangunan jaringan listrik di desa-desa tertinggal.

Langkah ini dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah. Elektrifikasi desa tak hanya soal penyediaan energi, tetapi juga jembatan menuju transformasi pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro di wilayah pedalaman.

Pemerintah kini menaruh perhatian besar agar proyek ini tidak terhambat oleh birokrasi atau tumpang tindih regulasi, serta memastikan pembiayaan berjalan dengan efisien dan tepat sasaran. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo untuk mempercepat pembangunan dari pinggiran.(*)