Radarlambar.Bacakoran - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, baru-baru ini mengungkapkan dua mandat penting yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada kementeriannya. Dalam wawancaranya di kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Senin 23 Desember 2024, Karding menjelaskan dua prioritas utama yang harus dijalankan oleh kementerian yang dipimpinnya.
1. Berantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Mandat pertama dari Presiden Prabowo adalah agar Kementerian P2MI dapat meminimalisir berbagai bentuk tindakan eksploitasi, ketidakadilan, serta perdagangan manusia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPPO. Karding menegaskan bahwa tugas ini sangat penting, mengingat pekerja migran Indonesia sering menjadi korban praktik tidak manusiawi di luar negeri.
Menurut Karding, ada dua harapan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepadanya. Yang pertama adalah agar kementerian yang dipimpinnya itu dapat mengurangi praktik-praktik TPPO terhadap pekerja migran Indonesi. Mandat ini, menurutnya, akan menjadi prioritas utama kementerian dalam rangka melindungi hak-hak pekerja migran yang bekerja di luar negeri.
2. Perluas Remitansi dan Devisa melalui Kerja Sama Pendidikan
Mandat kedua yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk meningkatkan devisa negara, yang salah satunya dapat diperoleh melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik di tingkat vokasi maupun pendidikan tinggi. Karding menjelaskan bahwa Prabowo berharap kementeriannya dapat memperluas kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian negara melalui peningkatan remitansi.
Dikatakannya, Presiden Prabowo memintanya untuk memperluas remitansi atau devisa melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga vokasi dan pendidikan tinggi. Dalam pandangannya, pengelolaan devisa yang lebih baik dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Devisa Bisa Capai Rp 300 Triliun
Menanggapi potensi devisa yang dapat diperoleh, Karding mengungkapkan optimisme yang tinggi. Pada tahun 2023, devisa Indonesia dari pekerja migran tercatat mencapai Rp 227 triliun. Namun, ia menilai angka tersebut masih bisa lebih besar jika pengelolaannya dilakukan secara lebih efektif.
Dijelaskannya, di tahun 2023 lalu, devisa indonesia mencapai Rp 227 triliun, meski belum dikelola secara maksimal. Jika hal itu dikelola dengan lebih baik, diyakini nya devisa kita bisa mencapai Rp300 triliun," imbuh Karding.
Pelantikan Pejabat Baru untuk Meningkatkan Kinerja
Dalam rangka merealisasikan mandat tersebut, Karding baru-baru ini melantik 32 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian P2MI untuk periode 2024-2029. Dengan hadirnya jajaran pejabat baru, Karding berharap kinerja kementerian dalam mengelola devisa dan memberantas TPPO bisa lebih maksimal. Jika dikelola dengan baik, dirinya optimis devisa indonesiia bisa lebih besar dari tahun kemarin," tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kementerian dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.(*)
Kategori :