Pendidikan di Korea Utara jelas memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar pengajaran pengetahuan akademis—yaitu untuk memperkuat sistem otoritarian dan ideologi negara. Kebijakan pendidikan yang sangat terkendali, penggunaan propaganda dalam kurikulum, serta pembatasan akses informasi menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan kontrol sosial dan politik yang ketat.
Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menuai banyak kritik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak yang mempertanyakan apakah sistem pendidikan yang sangat terstruktur ini benar-benar mempersiapkan warga negara untuk menghadapi tantangan dunia global, atau justru mengekang kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan mandiri. Pada akhirnya, meskipun Korea Utara memiliki tingkat melek huruf yang sangat tinggi, kontroversi besar tetap ada di balik cara pendidikan itu digunakan sebagai alat untuk mempertahankan rezim yang berkuasa.(*)