Presiden Prabowo Batalkan Kenaikan PBB Pati 250 Persen

RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengeluarkan instruksi langsung kepada Bupati Pati, Sudewo, setelah gelombang protes masyarakat terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu polemik nasional.

Kebijakan tersebut menuai reaksi keras, terutama dari petani dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Pati. Warga menilai kenaikan pajak dalam jumlah besar di tengah kondisi ekonomi yang sulit akan semakin membebani kehidupan mereka.

Ketegangan memuncak ketika Bupati Sudewo menanggapi kritik masyarakat dengan pernyataan yang dianggap menantang, sehingga memicu rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati Pati. Dukungan terhadap aksi tersebut bahkan mengalir dalam bentuk donasi dari berbagai pihak.

Presiden Prabowo melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, meminta Sudewo membatalkan kebijakan tersebut. Arahan itu juga disertai perintah agar mencari sumber pembiayaan pembangunan dari alternatif lain, seperti investasi, sehingga tidak membebani rakyat secara langsung.

Sudewo dikabarkan segera melaksanakan instruksi tersebut dan mengumumkan pembatalan kenaikan tarif PBB-P2. Meski demikian, sebagian masyarakat tetap merasa kecewa karena pernyataan dan sikap sebelumnya dinilai kurang bijak.

Sejak menjabat pada 20 Februari 2025, Sudewo menyatakan fokus pada penghematan anggaran belanja pegawai yang dianggap terlalu besar porsinya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk infrastruktur dan layanan publik. Namun, cara yang ditempuh kali ini justru berujung pada gejolak sosial.

Suasana semakin panas ketika pernyataan Sudewo yang menegaskan kesiapannya menghadapi puluhan ribu massa beredar luas. Hal ini membuat aksi protes yang semula terbatas menjadi sorotan media nasional, hingga namanya menjadi trending topik.

Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, masyarakat Pati tetap bersiap melakukan aksi unjuk rasa, sementara pemerintah pusat berharap kondisi daerah tetap kondusif dan stabil demi menjaga keamanan serta kelancaran perayaan nasional. (*)