Piutang Pinjaman Dana Bergulir Mencapai Rp700 Juta

Minggu 02 Feb 2025 - 21:48 WIB
Reporter : Lusiana Purba

BALIKBUKIT -  Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di bawah naungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopdag) Kabupaten Lampung Barat mencatat hingga akhir Desember 2024, jumlah piutang pinjaman dana bergulir mencapai Rp791 juta lebih untuk 178 mitra binaan yang sebelumnya menerima bantuan pinjaman.

Angka ini mengindikasikan tantangan besar dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir yang sejatinya bertujuan untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah di daerah.

Kepala UPT BLUD Lampung Barat, Yudhy Primandha, S.I.P., M.M., mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya tidak akan menggulirkan pinjaman baru kepada mitra binaan. Fokus utama BLUD adalah menyelesaikan tunggakan yang ada. ”Kami menargetkan penurunan piutang sebesar 5 persen dari jumlah total piutang yang ada,” kata Yudhy, Minggu (2/2/2025).

Menurut Yudhy, banyak mitra binaan yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman dikarenakan usaha mereka tidak lagi beroperasi. Beberapa dari mereka bahkan harus menutup usaha karena kebangkrutan.

”Mayoritas dari piutang yang menunggak berasal dari usaha yang sudah tutup. Kami juga menghadapi masalah dengan beberapa peminjam yang sudah meninggal dunia, dan pihak ahli waris tidak mau bertanggung jawab atas pinjaman tersebut,” tambahnya.

Meski menghadapi berbagai kendala, lanjut dia, pihaknya tetap berkomitmen untuk memaksimalkan upaya penagihan. Tim BLUD akan terus melakukan penagihan dan konfirmasi sisa pinjaman terhadap para pengguna dana bergulir, baik yang bersifat perorangan, kelompok, maupun badan usaha koperasi.

”Kami akan terus berupaya untuk mengurangi jumlah piutang ini. Kami juga berharap agar mitra yang masih memiliki tunggakan untuk segera menyelesaikan kewajibannya,” tegas Yudhy.

Pihak BLUD pun berharap bahwa keberhasilan dalam penurunan piutang ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lampung Barat, sekaligus memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi daerah. *

Kategori :