Tembus 193 Ribu, Warga Teken Petisi Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen

Radarlambar.bacakoran.co- Petisi daring berjudul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen kini telah mengumpulkan lebih dari 193 ribu tanda tangan.

Hingga siang ini, petisi yang diinisiasi oleh kelompok Bareng Warga tersebut telah mendapat 193.020 dukungan, dengan 6.423 tanda tangan baru pada hari ini.

Petisi ini menuntut pemerintah untuk meninjau kembali keputusan menaikkan PPN, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang masih sulit.

Dalam petisi tersebut, Bareng Warga menyatakan bahwa kebijakan ini justru akan semakin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat.

Mereka menyoroti bagaimana harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM), akan mengalami kenaikan, sementara kondisi ekonomi masyarakat belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

“Rencana menaikkan PPN akan memperdalam kesulitan masyarakat. Harga berbagai barang kebutuhan akan meningkat, sementara keadaan ekonomi masyarakat masih terpuruk,” demikian kutipan dari petisi yang dipublikasikan di situs change.org.

Kelompok Bareng Warga juga mengingatkan bahwa masih ada sekitar 4,91 juta orang pengangguran di Indonesia, serta lebih dari 83 juta orang yang bekerja di sektor formal.

Upah minimum di Jakarta, yang hanya mencapai Rp5,06 juta, jauh di bawah angka kebutuhan hidup layak yang diperkirakan mencapai Rp14 juta per bulan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai bagian dari upaya mereka, Bareng Warga telah mengirimkan salinan petisi tersebut ke Kementerian Sekretariat Negara dan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (19/12) di depan Istana Negara untuk menuntut pembatalan kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

Dalam aksi tersebut, perwakilan Bareng Warga, Risyad Azharai, menyerukan agar pemerintah segera membatalkan kebijakan ini tanpa kompromi.