Pemerintah Siapkan 4 'Kuncian' Agar Indonesia Swasembada Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) saat doorstop di acara Indonesia Marine and Fisheries di Hotel Raffles. -Foto.Net.--
Radarlambar.bacakoran.co - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan optimisme bahwa produksi beras pada Februari hingga Maret 2025 akan mengalami peningkatan signifikan, mencapai hingga 50%. Peningkatan ini tidak hanya terbatas pada beras, namun juga pada komoditas lain seperti jagung.
Optimisme ini berlandaskan pada kebijakan pemerintah yang akan mempercepat pencapaian target swasembada pangan, salah satunya melalui penerbitan sejumlah Peraturan Presiden (Perpres) yang telah disiapkan.
Beberapa peraturan yang dianggap krusial oleh pemerintah antara lain Perpres yang mengatur mengenai irigasi, neraca komoditas, pupuk, dan penyuluhan pertanian.
Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dengan diselesaikannya keempat peraturan tersebut, diharapkan tidak ada lagi kendala yang menghalangi terwujudnya swasembada pangan dalam waktu dekat.
Pemerintah juga memastikan bahwa Bulog akan tetap menjalankan tugasnya dalam menyerap hasil pertanian dengan harga yang telah ditentukan. Sesuai dengan kebijakan, Bulog dilarang membeli gabah dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp 6.500 per kilogram untuk gabah, serta harga acuan pembelian (HAP) jagung yang ditetapkan sebesar Rp 5.500 per kilogram.
Zulkifli juga memastikan bahwa kondisi keuangan Bulog tetap stabil dan siap untuk mendukung pencapaian swasembada pangan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk membantu Bulog membeli beras dari petani, dengan total anggaran yang tersedia mencapai Rp 39 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membeli hingga 3 juta ton beras dari petani pada periode puncak panen raya, yang diperkirakan akan berlangsung antara Februari hingga April 2025.
Untuk memastikan harga pembelian gabah dan jagung tetap sesuai dengan ketentuan, Zulkifli menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, pihak kepolisian, maupun masyarakat. Dalam upaya ini, pemerintah mendorong agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam mengawasi harga dan memastikan Bulog dapat membeli gabah dan jagung dari petani sesuai dengan harga yang ditetapkan. Bahkan, TNI dan Polri turut dilibatkan untuk mengawasi proses pembelian ini agar tidak ada pihak yang melanggar ketentuan harga.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kerjasama dengan sektor swasta, termasuk pabrik-pabrik besar yang terlibat dalam pengolahan hasil pertanian, untuk turut menjaga kestabilan harga dan memastikan proses distribusi berjalan lancar. Jika ditemukan pelanggaran terkait harga, Zulkifli menegaskan akan ada langkah-langkah tegas yang diambil untuk memastikan kebijakan harga tetap dihormati.
Dengan berbagai langkah tersebut, Zulkifli optimis bahwa pemerintah akan mampu mewujudkan swasembada pangan yang tidak hanya akan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional, memberikan stabilitas harga, serta mendukung kesejahteraan petani dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.(*/edi)