14 BUMN Resmi Beralih ke Danantara, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia?

Radarlambar.bacakoran.co - Sebanyak 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia telah resmi mengalihkan sahamnya ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang berfungsi sebagai Holding Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran pada BUMN guna menciptakan sinergi yang lebih efisien, mengoptimalkan aset negara, dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

BKI, sebagai holding operasional yang sepenuhnya dimiliki oleh negara, memiliki peran penting dalam proses ini, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pengalihan saham ini melibatkan berbagai sektor strategis, mulai dari perbankan, energi, transportasi, hingga infrastruktur, yang secara langsung akan mempengaruhi dinamika perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, dalam tahap pertama, tujuh BUMN besar telah bergabung dengan Danantara, yang mencakup sektor vital seperti perbankan dan energi, termasuk PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Telkom Indonesia, dan MIND ID (holding BUMN pertambangan). Perubahan ini menjadi tanda bahwa Danantara berperan sebagai pengelola dan pengatur arah kebijakan bagi BUMN yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja finansial perusahaan-perusahaan negara.

Hingga 27 Maret 2025, tercatat 14 BUMN yang telah melakukan alih saham ke Danantara. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam perubahan ini antara lain PT Danareksa (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan jumlah saham yang signifikan.

Misalnya, PT Garuda Indonesia mengalihkan sekitar 59.038.124.402 lembar saham, yang setara dengan lebih dari 64% dari total saham yang telah disetor penuh oleh negara. Sementara itu, PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia masing-masing mengalihkan lebih dari 50% saham mereka.

Selain sektor perbankan, beberapa perusahaan besar yang bergerak di sektor infrastruktur dan manufaktur juga turut berpartisipasi dalam pengalihan saham ini. Misalnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan 51,20% saham, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan 70% saham, serta PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang mengalihkan 75,35% sahamnya. 

Perusahaan-perusahaan ini akan terus menjadi bagian dari jaringan BUMN yang dikelola oleh Danantara, namun dengan struktur yang lebih terintegrasi dan terpusat dalam pengambilan keputusan strategis.

Keputusan untuk mengalihkan saham BUMN kepada Danantara memiliki dampak jangka panjang yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. 

Dengan konsolidasi ini, diharapkan para BUMN dapat lebih fokus dalam menjalankan operasional dan investasi yang menguntungkan, serta lebih siap bersaing di pasar global.

Selain itu, pengelolaan aset negara yang lebih efisien ini juga diyakini dapat memberikan keuntungan ekonomi lebih besar bagi negara, mengingat BUMN merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia.

Namun, di sisi lain, langkah ini juga menimbulkan tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN. Meskipun Danantara berfungsi untuk mengoptimalkan aset negara, pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pengalihan saham 14 BUMN ke Danantara adalah langkah yang strategis dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efisien, diharapkan BUMN yang terlibat dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing yang lebih besar. 

Proses ini menjadi bagian dari reformasi ekonomi yang lebih besar, yang berfokus pada penguatan sektor manufaktur dan infrastruktur untuk mendukung daya saing Indonesia di era globalisasi. (*/rinto)