Indonesia Siap Hadapi Tarif Baru AS dengan Diplomasi dan Negosiasi

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif "timbal balik" yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan langkah diplomasi dan negosiasi.

Indonesia berkomitmen untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua negara sambil menjaga hubungan perdagangan bilateral yang stabil, serta memastikan iklim investasi dan ekonomi nasional tetap terjaga.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang digelar secara virtual pada Minggu, 6 April 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa Indonesia diberikan waktu yang sangat terbatas untuk merespons kebijakan tersebut, dengan batas waktu hingga 9 April.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan rencana aksi yang mencakup berbagai aspek, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada sektor industri yang rentan terhadap fluktuasi pasar global, seperti industri apparel dan alas kaki.

Pemerintah berjanji akan memberikan dukungan melalui insentif yang tepat untuk menjaga daya saing serta keberlanjutan usaha di sektor-sektor ini.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi terkait untuk memastikan strategi kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan industri dalam negeri.

Proses kajian mendalam terhadap implikasi fiskal dari kebijakan yang dipertimbangkan juga sedang dilakukan, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

Selain menanggapi kebijakan tarif Amerika Serikat, pemerintah juga tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memanfaatkan peluang pasar Eropa yang besar, mengingat Eropa merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.

Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan menciptakan alternatif pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia.

Dalam rapat tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, yang semua berperan dalam menyusun kebijakan untuk menghadapi tantangan ekonomi global ini. (*)