Riza Chalid Mangkir Lagi, Kejagung Jadwalkan Pemanggilan Ketiga Pekan Depan

Buronan Kasus Minyak Mentah, Riza Chalid Kembali Mangkir dari Pemanggilan Kejagung

Upaya Kejaksaan Agung untuk memeriksa Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi minyak mentah kembali menemui jalan buntu. Pengusaha minyak yang dikenal dengan sebutan "saudagar minyak" itu belum juga memenuhi panggilan penyidik, meski pemanggilan sudah dilakukan dua kali. Jadwal pemeriksaan ketiga pun telah ditetapkan untuk awal Agustus 2025.

Riza Chalid diduga terlibat dalam dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga. Ia kini tengah berada di Malaysia sejak meninggalkan Indonesia pada Februari 2025. Imigrasi telah mencabut paspornya sebagai langkah administratif, sementara Kejaksaan Agung terus menempuh jalur diplomatik dan hukum untuk memulangkannya.

Kisah mangkirnya Riza dari panggilan aparat penegak hukum bukan hal baru. Pada kasus “papa minta saham” tahun 2015-2016, namanya juga terseret dalam rekaman pembicaraan antara sejumlah elite politik dan pihak perusahaan tambang, namun ia tak pernah hadir untuk memberikan keterangan. Meskipun demikian, pada 2018 ia sempat tampil dalam kegiatan publik bersama Presiden Joko Widodo di Akademi Bela Negara NasDem, menandai kemunculan publik pertamanya setelah lama menghilang.

Keberadaan Riza di Malaysia juga memicu spekulasi baru. Ia diketahui memiliki hubungan pribadi yang cukup dekat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Meskipun Anwar mengakui pernah bertemu Riza, ia menegaskan tidak ikut campur dalam persoalan hukum yang tengah membelit sahabat lamanya itu. Salah satu pertemuan Riza dan Anwar bahkan sempat terdokumentasi saat mereka bersama-sama menghadap Sultan Kedah, yang oleh banyak pihak diduga terkait upaya Riza mencari akses pengelolaan tambang logam tanah jarang (rare earth elements) di negara bagian tersebut.

Hingga kini, Pemerintah Indonesia masih menunggu respons dari Malaysia untuk proses pemulangan Riza Chalid. Kerja sama lintas negara dan penegakan hukum menjadi kunci dalam upaya membawa pulang sang tersangka demi kepentingan pengungkapan kasus korupsi besar yang melibatkan sektor energi strategis nasional.