Radarlambar.bacakoran.co - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, memberikan tanggapannya terkait rencana kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Saat memimpin rapat kerja bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ia menyampaikan pandangan tentang dua kebijakan utama, yaitu swasembada pangan dan penghematan anggaran.
Belajar dari Swasembada Pangan Era Soeharto
Titiek menyarankan agar pemerintah tidak ragu mengadaptasi keberhasilan masa lalu, terutama terkait swasembada pangan. Menurutnya, langkah-langkah yang diterapkan pada era Presiden Soeharto dapat dijadikan acuan untuk kebijakan saat ini.
"Kenapa harus mencari formula baru, kalau kita sudah punya contoh yang berhasil?" ujar Titiek. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan lama dengan situasi sekarang, termasuk peran sektor swasta. "Yang bagus dilanjutkan, yang kurang ditinggalkan," tambahnya.
Titiek juga mengusulkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan mengutamakan kesejahteraan petani daripada keuntungan semata. "Bulog tak perlu mencari untung, tapi fokus meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.
Komentar soal Penghematan Anggaran
Selain itu, Titiek turut menyoroti kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%, yang diarahkan Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, ia mengingatkan pentingnya memastikan anggaran yang berhubungan dengan masyarakat tetap diprioritaskan, meskipun ada pengurangan anggaran untuk kegiatan administratif. "Efisiensi tak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Dukungan dan Harapan
Titiek menggarisbawahi bahwa keberhasilan program masa lalu, seperti swasembada pangan, bukanlah semata-mata hasil kepemimpinan individu, melainkan kontribusi kolektif dari seluruh elemen bangsa. Ia berharap pemerintahan Prabowo dapat memanfaatkan pelajaran dari sejarah untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. (*)