Walhi Sebut Kepemilikan Daratan dan Perairan di Asia Menuju Privatisasi

Ilustrasi perairan dan daratan. Sumber-Net--
Radarlambar.bacakoran.co- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti perubahan besar dalam sistem kepemilikan lahan di Asia, khususnya dalam 70 tahun terakhir.
Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi, menjelaskan bahwa sistem kepemilikan komunal terhadap lahan dan perairan perlahan-lahan beralih menjadi kepemilikan privat, terutama yang didominasi oleh kelompok korporasi. Perubahan ini bukan hanya terjadi di negara-negara Asia, tetapi juga semakin terasa di Indonesia.
Zenzi menjelaskan bahwa di Indonesia, wilayah komunal seperti rawa, gambut, dan pesisir pantai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat, kini diprivatisasi.
Kepemilikan atas wilayah tersebut sebagian besar telah berpindah ke tangan korporasi, yang mempengaruhi tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.
Lebih lanjut, Zenzi menyatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah, seperti program food estate, hanya memperburuk masalah yang ada.
Alih-alih memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali mengelola lahan dan sumber daya mereka, kebijakan tersebut malah mengarah pada produksi pangan oleh korporasi besar. Ini mengakibatkan ketergantungan yang lebih besar pada pihak-pihak yang lebih kuat dan kurangnya pemberdayaan bagi masyarakat.
Dewi Kartika, perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menambahkan bahwa Asia Land Forum (ALF) yang akan digelar pada 17-21 Februari 2025 di Indonesia, bertujuan untuk menjadi ruang diskusi antara berbagai pihak.
Forum ini akan membahas pengaturan ulang sistem agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, terutama mengingat tantangan besar di Asia terkait ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria yang semakin meningkat.
Dengan konteks tersebut, ALF diharapkan dapat menjadi momentum bagi negara-negara di Asia untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan.(*)