Setelah Rekonstruksi, Beberapa Kementerian dan Lembaga Mengalami Pemangkasan Anggaran

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO -  Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan penataan ulang anggaran untuk meningkatkan efisiensi. 

Sejumlah kementerian dan lembaga yang sebelumnya tidak terkena pemangkasan, akhirnya turut mengalami pengurangan anggaran setelah rekonstruksi anggaran dilakukan.

Beberapa dari kementerian yang terdampak adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Gizi Nasional.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 yang berisi arahan mengenai pemangkasan anggaran untuk efisiensi. 

Dua hari setelahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran yang merinci pos-pos belanja dan kriteria yang harus dikurangi oleh setiap kementerian dan lembaga.

Setelah surat edaran tersebut dikeluarkan, muncul pula daftar kementerian dan lembaga yang diperkirakan terkena pengurangan anggaran. 

Beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Gizi Nasional, yang semula tidak terdampak, akhirnya harus mengalami pemotongan anggaran setelah proses rekonstruksi yang dilakukan pada 7 Februari 2025. 

Proses tersebut dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPR pada 12-13 Februari 2025, yang menghasilkan keputusan bahwa beberapa kementerian dan lembaga lainnya juga terkena pemangkasan anggaran.

Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran setelah rekonstruksi:

1. Kementerian Pertahanan

Anggaran Kementerian Pertahanan yang awalnya tidak terpengaruh, kini dipangkas sebesar Rp 26,99 triliun dari pagu anggaran semula yang berjumlah Rp 166,2 triliun.

 

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,38 triliun dari total anggaran yang semula sebesar Rp 6,15 triliun.